Sekjen Papmiso: Awal 2021 Kondisi Terberat Bagi UMKM

  • Share
Bambang (kemeja hitam) bersama anggota Papmiso Indonesia. (Foto: Bambang Hariyanto via Facebook)

Liputanbekasi.com, Kabupaten Bekasi – Kondisi Pandemi yang berkepanjangan membuat para pelaku usaha UMKM makin terjepit. Di saat pemerintah banyak mengeluarkan bantuan sosial dan BPUM yang ternyata kurang tepat sasaran. Apalagi bansos yang teridikasi korupsi oleh pejabat penyelenggara ini tentu menambah sakit hati rakyat kecil.

Ditambah lagi kondisi ekonomi yg semakin sulit akibat kebijakan peraturan pemerintah dalam menekan laju pertambahan kasus covid 19, tanpa memberi toleransi bagi kebangkitan di bidang ekonomi khususnya bagi UMKM.

Sekjen Paguyuban Pedagang Mie Ayam dan Bakso (Papmiso) Indonesia, Bambang Hariyanto, mengatakan, hal ini ditambah lagi dengan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok bagi pelaku usaha UMKM dan ibu-ibu rumah tangga.

“Di mana ada kenaikan harga kedelai yang mengakibatkan para pengrajin tahu Dan tempe berhenti produksi. Sehingga tahu dan tempe yang makanan rakyat kecil hilang dari pasaran,” jelas Bambang, Senin, 4 Januari 2020.

“Begitu juga dengan harga daging sapi timbangan hidup yang harganya mencapai Rp48.000 per kilogram, sehingga para pedagang pengecer daging sapi mengeluh akibat minimnya keuntungan bagi mereka. Begitu juga harga cabai rawit merah yang menyentuh harga Rp80.000 per kilogram,” sambung dia.

Lanjut dia, kondisi itu menyulitkan bagi kami para pelaku usaha UMKM di Indonesia, khususnya para pelaku usaha mie ayam dan bakso yang tergabung dalam Papmiso Indonesia.

Baca juga berita seputar Wilayah di Liputanbekasi.com

“Kami selaku relawan yang pernah makan bakso bersama dengan Presiden Jokowi mengharapkan agar Pemerintah segera melakukan operasi pasar agar rakyat kecil dan para pelaku UMKM ini segera bisa bangkit dan mendapatkan solusi atas kondisi yg makin parah diawal tahun 2021 ini,” kata dia.

“Kami ingat pesan Bapak Jokowi agar bila ada permasalahan di bawah. Rakyat bisa segera menyuarakan agar pemerintah segera tahu dan melakukan mitigasi permasalahan sehingga keadaan ini bisa segera ada solusinya,” sambung Bambang.

Masih katanya, menurut teori negara kesejahteraan, Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat.

“Ini sesuai dengan sila ke 5 Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi faktanya kontraproduktif dengan kondisi saat ini, di mana adanya oknum pembantu Presiden yang ditangkap KPK yang korupsi dana Bansos untuk rakyat Kecil ditengah Pandemi Covid-19 ini.

(bks)

banner 120x600
  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *